KARAWANG – Tiraifaktanews.my.id Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyiapkan anggaran sekitar Rp11,4 miliar untuk pembangunan tiga Unit Sekolah Baru (USB) pada 2027.
Rencana tersebut mencakup pembangunan satu SD Negeri dan dua SMP Negeri yang tersebar di sejumlah wilayah. SD Negeri baru direncanakan dibangun di Dawuan, Kecamatan Cikampek, sedangkan dua SMP Negeri akan dibangun di Kecamatan Telukjambe Timur dan Purwasari.
Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, mengatakan setiap pembangunan USB diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp3,8 miliar.
“Anggarannya sekitar Rp3,8 miliar untuk satu USB. Jadi total untuk tiga sekolah sekitar Rp11,4 miliar,” kata Wawan, Jumat (4/9/2026).
Dibangun karena Kebutuhan Daya Tampung
Wawan menjelaskan pembangunan sekolah baru dilakukan sebagai upaya pemerintah menyesuaikan ketersediaan sarana pendidikan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat.
Untuk rencana pembangunan SD Negeri di Dawuan, misalnya, Disdikbud menilai kebutuhan terhadap sekolah dasar cukup tinggi. Namun, pengembangan sekolah yang sudah ada terkendala keterbatasan lahan.
“Kalau USB SDN di Dawuan itu dibangun karena jumlah anak mau ke SD banyak. Kita mau meningkatkan bangunannya tapi lahannya terbatas, jadi kita pilih bangun di lokasi baru,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan dua SMP Negeri di Telukjambe Timur dan Purwasari diarahkan untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan SD dengan kapasitas SMP Negeri yang tersedia.
Kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus mencari alternatif pendidikan di sekolah swasta.
“Kalau USB SMPN dibangun karena tidak seimbang lulusan SD dengan ketersediaan SMP Negeri. Jadi masyarakat selama ini sangat bergantung pada sekolah swasta,” kata Wawan.
Dua Lokasi Masih Menunggu Kepastian Lahan
Meski anggaran telah disiapkan, pembangunan tiga USB tersebut belum sepenuhnya siap dilaksanakan. Salah satu persoalan utama yang masih harus diselesaikan adalah kesiapan dan status lahan.
Disdikbud mensyaratkan lahan pembangunan berasal dari fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), atau hibah yang dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Untuk pembangunan SMP Negeri, kebutuhan lahan minimal sekitar 5.000 meter persegi, sedangkan pembangunan SD Negeri membutuhkan lahan minimal 2.000 meter persegi.
Dari tiga lokasi yang direncanakan, baru lahan untuk pembangunan USB SD Negeri di Dawuan yang dinyatakan telah tersedia. Sementara lahan untuk dua SMP Negeri di Telukjambe Timur dan Purwasari masih dalam proses.
Disdikbud Karawang pun meminta pemerintah kecamatan dan desa di wilayah tersebut segera menuntaskan persoalan lahan pada tahun ini.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses administrasi hingga lelang pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target pada 2027.
“Makanya kami minta ke camat atau kades soal lahannya agar tahun ini beres. Dari tiga yang diajukan, Dawuan sudah diserahin tanahnya, sementara yang dua belum,” jelas Wawan.
Target Pembangunan 2027
Apabila seluruh persyaratan, terutama terkait lahan, dapat dipenuhi, pembangunan tiga USB tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027.
Pemerintah daerah berharap keberadaan sekolah baru dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan negeri sekaligus meningkatkan daya tampung sekolah.
Selain itu, pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan daya tampung pada sekolah negeri yang sudah ada serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sekolah swasta.
Namun, realisasi anggaran sekitar Rp11,4 miliar tersebut tetap akan bergantung pada kesiapan administrasi, kepastian lahan, proses pengadaan, serta tahapan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan lahan menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan apakah seluruh rencana pembangunan tiga sekolah baru tersebut dapat berjalan sesuai target pada 2027.
(Lenie Tanjung)
