KARAWANG – Tiraifaktanews.my.id Partai Nasional Demokrat (NasDem) terus memperkuat peran politiknya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan transparan, akuntabel, efektif, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin H. Sabil Akbar, M.IP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya NasDem untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah hingga desa.
Sabil Akbar menempatkan masyarakat sebagai salah satu sumber utama dalam melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata berbicara mengenai kritik terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Sabil menegaskan bahwa kemajuan desa menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Pemerintahan harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara objektif, terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” demikian garis besar pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Bukan Sekadar Kritik Pemerintah
Peran pengawasan yang dilakukan NasDem diharapkan tidak berhenti pada kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi sarana untuk menemukan persoalan sekaligus mendorong adanya perbaikan.
Sabil Akbar menilai berbagai program pemerintah, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus dapat dipastikan pelaksanaannya sesuai perencanaan, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut menjadi penting mengingat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan program pembangunan, pelayanan publik hingga pembinaan pemerintahan desa.
Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi pengawasan secara kelembagaan juga menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri melalui Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan internal tersebut mencakup audit, reviu, evaluasi dan pemantauan.
Dorong Transparansi Anggaran
Salah satu perhatian utama dalam pengawasan pemerintahan adalah memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Menurut Sabil, anggaran pemerintah pada hakikatnya merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap program pembangunan harus memiliki perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang sesuai ketentuan serta hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah, baik pada aspek administrasi, penggunaan anggaran maupun kualitas pembangunan.
Desa Harus Menjadi Perhatian
Sabil Akbar juga menaruh perhatian terhadap pemerintahan desa. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus salah satu basis pembangunan masyarakat.
Keterbatasan anggaran desa, kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah dan legislatif harus terus diperkuat.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan masyarakat mendapatkan haknya,” menjadi semangat utama yang perlu dikedepankan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
NasDem Ingin Pemerintahan Berjalan Bersih
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen politik NasDem untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif terhadap persoalan masyarakat.
Sebagai bagian dari kekuatan politik di Jawa Barat, NasDem memiliki posisi strategis untuk terus mengawal kebijakan pemerintah melalui fungsi representasi politik dan legislatif.
Sabil Akbar sendiri tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai NasDem Jawa Barat.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat, tetapi dari seberapa besar program tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kesejahteraan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
NasDem menegaskan, pengawasan terhadap pemerintahan harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
(Lenie. Tj)
