Sekretaris JBN Karawang Soroti Kesalahpahaman Publik, Tegaskan Beda Produk Jurnalistik dan Konten Kreator


KARAWANG — Tiraifaktanews.my.id Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta menyebarkan informasi. Berbagai peristiwa kini dapat dengan mudah dipublikasikan melalui media online, platform digital, maupun akun pribadi milik konten kreator.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan terkait pemahaman masyarakat dalam membedakan produk jurnalistik perusahaan pers dengan konten yang diproduksi secara mandiri oleh kreator digital.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Karawang, Rizki Ramdani, mengajak masyarakat agar lebih cermat dan tidak salah kaprah dalam memahami perbedaan antara media pers dan konten kreator.

Menurut Rizki, meskipun keduanya sama-sama memiliki ruang untuk menyampaikan informasi kepada publik, terdapat perbedaan mendasar dalam hal proses produksi, standar profesional, etika, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

"Media pers tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjalankan kerja jurnalistik melalui proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga penyampaian berita kepada masyarakat. Di dalamnya terdapat standar profesional, kode etik, serta tanggung jawab yang harus dijalankan," demikian pokok pandangan Rizki.

Ia menjelaskan, keberadaan perusahaan pers memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan juga terikat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman profesional dalam menghasilkan pemberitaan.

Sementara itu, konten kreator merupakan individu atau kelompok yang memproduksi dan mendistribusikan berbagai materi digital melalui platform media sosial. Konten tersebut dapat berupa hiburan, edukasi, promosi, opini, maupun informasi mengenai berbagai peristiwa.

Rizki menegaskan, penjelasan mengenai perbedaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan atau mengecilkan peran konten kreator. Sebab, kreator digital juga memiliki kontribusi positif dalam perkembangan komunikasi dan penyebaran informasi di tengah masyarakat.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua unggahan di media sosial otomatis dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik. Begitu pula, sebuah akun yang menggunakan nama, logo, atau identitas menyerupai media belum tentu dengan sendirinya merupakan perusahaan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

"Jangan hanya melihat nama, logo, atau tampilan sebuah akun. Masyarakat perlu melihat siapa pengelolanya, bagaimana proses mendapatkan informasi, standar apa yang digunakan, serta bagaimana pertanggungjawaban atas informasi yang dipublikasikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Rizki mengingatkan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, persoalan hukum, maupun tudingan terhadap seseorang atau lembaga harus dilakukan secara hati-hati.

Setiap informasi harus melalui proses verifikasi yang memadai. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab. Selain itu, asas praduga tak bersalah wajib dihormati agar informasi yang disampaikan tidak berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang sebelum adanya kepastian hukum.

Prinsip tersebut sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 dan Pasal 3, yang mengatur kewajiban wartawan untuk bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Di sisi lain, Rizki menilai kritik, pendapat, dan kontrol sosial tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Baik insan pers maupun masyarakat pengguna media sosial memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, sepanjang tetap memperhatikan etika, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, apalagi jika disertai tuduhan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang maupun lembaga.

Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus komunikasi digital. Masyarakat harus membiasakan diri memeriksa sumber informasi, memahami konteks pemberitaan, serta membedakan antara fakta jurnalistik, opini pribadi, promosi, dan konten hiburan.

"Literasi media bukan hanya tanggung jawab wartawan atau perusahaan pers, melainkan tanggung jawab kita bersama. Masyarakat jangan hanya dituntut cepat menerima informasi, tetapi juga harus mampu menilai sumber, proses, dan kredibilitas informasi tersebut," ujarnya.

Melalui Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Karawang, Rizki berharap edukasi mengenai dunia pers dan ekosistem konten digital dapat terus ditingkatkan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya informasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga kebebasan berekspresi tetap berjalan beriringan dengan profesionalisme, etika, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan kebenaran melalui kerja jurnalistik, sementara setiap pembuat konten juga harus memahami tanggung jawab atas apa yang dipublikasikannya. Jangan sampai kebebasan menyampaikan informasi justru mengabaikan fakta dan merugikan masyarakat.


(Lenie Tanjung)