KARAWANG – Tiraifaktanews.my.id Kebakaran gudang penyimpanan limbah plastik dan palet kayu di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, pada Senin (19/10/2026), kembali menyoroti persoalan penataan kawasan bantaran sungai yang dipadati bangunan permanen maupun semi permanen.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mendesak Perum Jasa Tirta II (PJT II) agar segera menindaklanjuti rencana penataan kawasan tersebut. Pemerintah daerah menilai, keberadaan berbagai bangunan di sepanjang bantaran sungai perlu dievaluasi, terutama menyangkut fungsi kawasan, tata ruang, serta legalitas pemanfaatan lahan.
Desakan itu disampaikan Aep pada Selasa (20/10/2026), setelah kebakaran melanda kawasan Leuweung Seureuh, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Karawang telah berkomunikasi dengan PJT II dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk membahas kondisi bantaran sungai di wilayah Karawang.
“Kami telah berkomunikasi dengan Perum Jasa Tirta II dan BBWS untuk membahas kondisi kawasan bantaran sungai di wilayah Karawang,” kata Aep.
Ia menilai, keberadaan bangunan yang semakin banyak di sepanjang bantaran sungai menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Terlebih, kawasan tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk penyimpanan material limbah yang memiliki nilai ekonomis.
Kebakaran Gudang Limbah, Lima Armada Damkar Dikerahkan
Kebakaran yang terjadi pada Senin (19/10/2026) menghanguskan gudang penyimpanan limbah plastik dan palet kayu di kawasan Leuweung Seureuh, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 25 personel untuk menangani insiden tersebut.
Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Tumpukan plastik dan palet kayu yang mudah terbakar, tiupan angin, serta keterbatasan sumber air di sekitar lokasi menyulitkan petugas mengendalikan kobaran api.
Berdasarkan informasi awal yang disampaikan BPBD, kebakaran diduga bermula dari pembakaran ilalang di belakang gudang, kemudian api merambat ke tumpukan material yang mudah terbakar.
Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Dugaan awal tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan final mengenai asal mula api.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aktivitas dan pemanfaatan lahan di kawasan bantaran sungai. Namun, status bangunan, legalitas usaha, maupun dugaan pelanggaran tata ruang tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan terjadinya kebakaran. Seluruh aspek tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
PJT II dan BBWS Didesak Merealisasikan Penataan Bantaran Sungai
Aep meminta PJT II menindaklanjuti rencana normalisasi sungai sekaligus penataan kawasan bantaran yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah daerah.
“Sebelumnya memang telah disampaikan tahun depan akan ada normalisasi sungai, termasuk penataan di daerah bantaran,” ujar Aep.
Rencana tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan koordinasi, tetapi berlanjut pada langkah konkret dengan jadwal, cakupan wilayah, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Penataan bantaran sungai bukan sekadar persoalan membongkar atau menertibkan bangunan. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan batas kawasan, status penguasaan lahan, perizinan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, diperlukan pendataan menyeluruh terhadap bangunan dan aktivitas usaha di sepanjang bantaran sungai. Langkah tersebut penting agar penanganan dilakukan secara terukur, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
PJT II dan BBWS diharapkan memberikan penjelasan mengenai kewenangan masing-masing, rencana teknis normalisasi, serta tindak lanjut terhadap kawasan yang dinilai membutuhkan penataan.
Ketua DPRD Karawang Soroti Tata Ruang dan Perizinan
Persoalan penataan bantaran sungai juga mendapat perhatian Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin. Ia menilai pembenahan kawasan tersebut perlu segera dilakukan karena berkaitan dengan tata kota dan pemanfaatan ruang.
“Ini berkaitan dengan tata kota, jadi harus segera dilakukan,” kata Endang.
Ia juga meminta dinas terkait memperhatikan keberadaan bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di kawasan tersebut, termasuk mengevaluasi aspek perizinannya.
“Perizinannya juga ini harus diperhatikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan kawasan bantaran sungai. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut izin bangunan dan kegiatan usaha, tetapi juga harus memperhatikan status lahan, ketentuan sempadan sungai, serta aturan tata ruang yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan prosedur hukum yang berlaku. Tidak boleh ada penetapan pelanggaran secara sepihak tanpa verifikasi dan dasar hukum yang jelas.
Momentum Evaluasi, Jangan Berhenti pada Pernyataan
Kebakaran gudang limbah di Majalaya seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah, PJT II, BBWS, dan instansi terkait untuk mengevaluasi kondisi bantaran sungai secara menyeluruh.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh, mulai dari pendataan bangunan, pemeriksaan legalitas pemanfaatan lahan, pengawasan aktivitas usaha, hingga kepastian jadwal normalisasi dan penataan kawasan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai pelaksanaan normalisasi dan penataan bantaran sungai masih mengacu pada keterangan Bupati Karawang. Jadwal pasti, cakupan wilayah, serta langkah teknis penataan belum dijelaskan secara terperinci dalam informasi yang tersedia.
Karena itu, tindak lanjut dari PJT II, BBWS, dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan rencana tersebut dapat diwujudkan secara nyata.
Penataan yang terencana diharapkan mampu menjaga fungsi sungai, meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan maupun keselamatan.
Kini, masyarakat menanti bukan sekadar janji penataan, melainkan langkah nyata, transparansi, dan kepastian tindak lanjut dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan.
(Lenie Tanjung)