KARAWANG — Tiraifaktanews.my.id Kebakaran yang melanda kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang pada Rabu malam (14/10/2026) masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Peristiwa tersebut memicu perhatian berbagai kalangan, terlebih persoalan pertanahan di Karawang selama ini kerap menjadi sorotan akibat munculnya sengketa lahan dan tuntutan warga terkait kepastian hak atas tanah.
Ketua Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) DPC Karawang Kota H. Ali Nurdin, S.H., menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan transparan agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara pasti.
Menurut Ali Nurdin, hingga kini dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan. Ia menegaskan bahwa penentuan penyebab kejadian sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penyidik berdasarkan fakta dan bukti yang sah.
“Saya merasa prihatin dengan adanya kebakaran kantor ATR/BPN Karawang ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, saya tidak tahu. Itu menjadi kewenangan penyidik. Yang jelas, saya berharap kepolisian mengusut tuntas kejadian ini agar semuanya terang benderang,” tegas Ali Nurdin.
GMPI Desak Pengusutan Tuntas, Jangan Biarkan Spekulasi Berkembang
Ali Nurdin menilai, pengungkapan penyebab kebakaran secara objektif menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan dibebani berbagai dugaan yang belum terverifikasi.
Karena itu, ia mendorong kepolisian dan seluruh pihak terkait untuk bekerja maksimal dengan mengedepankan bukti ilmiah, pemeriksaan saksi, serta prosedur penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baginya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kebakaran gedung pemerintahan. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelayanan publik ditangani secara serius dan terbuka.
“Saya percaya kepolisian mampu mengungkap kejadian ini. Kami dari GMPI mendukung aparat agar bekerja semaksimal mungkin. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, apabila ditemukan unsur pidana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan kebakaran tersebut dengan persoalan atau sengketa pertanahan tertentu sebelum terdapat hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sengketa Pertanahan Jadi Sorotan, Pelayanan BPN Harus Dibenahi
Di sisi lain, Ali Nurdin menyoroti pentingnya evaluasi dan pembenahan pelayanan pertanahan di Kabupaten Karawang. Menurutnya, berbagai persoalan sengketa tanah yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi terkait.
ATR/BPN memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah, mengelola administrasi pertanahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap pengaduan warga perlu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur.
Ali Nurdin berharap, kebakaran tersebut tidak sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang sedang mengurus dokumen pertanahan atau menunggu penyelesaian persoalan hak atas tanah.
“Karawang ke depan harus lebih baik. Persoalan tanah yang bersengketa perlu mendapat perhatian serius. Kalau ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau melakukan demonstrasi, itu harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan, bukan justru membuat persoalan semakin berlarut-larut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, dan penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan hal penting untuk mencegah munculnya ketidakpercayaan terhadap lembaga pelayanan publik.
Menurutnya, aspirasi warga harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelayanan, sepanjang disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Tegaskan Tidak Menghakimi, GMPI Serahkan Penyelidikan kepada Polisi
Ali Nurdin kembali menegaskan bahwa GMPI tidak bermaksud menuduh pihak mana pun ataupun mendahului kesimpulan penyidik. Pihaknya mendukung proses penegakan hukum yang berlandaskan fakta, bukti, dan asas praduga tak bersalah.
Namun, ia berharap proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh aspek yang relevan dapat diperiksa secara proporsional. Apabila nantinya ditemukan indikasi tindak pidana, ia meminta agar penanganannya dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Biarkan polisi bekerja berdasarkan fakta dan bukti. Kami hanya berharap perkara ini diusut sampai tuntas sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak terus bertanya-tanya,” katanya.
Ia juga berharap pihak berwenang dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara proporsional, sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan.
Dengan demikian, informasi yang beredar dapat dikendalikan melalui penjelasan resmi, sementara masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
Momentum Memulihkan Kepercayaan Publik
Peristiwa kebakaran kantor ATR/BPN Karawang menjadi perhatian penting bagi aparat penegak hukum dan instansi pertanahan. Selain mengungkap penyebab kebakaran, pemulihan pelayanan dan kepastian administrasi pertanahan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Bagi Ali Nurdin, masyarakat membutuhkan dua hal utama, yakni kejelasan mengenai penyebab kebakaran dan perbaikan pelayanan pertanahan yang mampu menjawab persoalan warga.
Ia berharap aparat kepolisian dapat menjalankan penyelidikan secara objektif, mengungkap fakta berdasarkan bukti, serta memastikan setiap perkembangan perkara disampaikan melalui informasi resmi yang dapat dipercaya.
Di saat bersamaan, instansi pertanahan diharapkan memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap ditangani melalui mekanisme yang tersedia, termasuk memberikan informasi apabila terdapat perubahan prosedur akibat dampak kebakaran.
“Harapan saya, kepolisian bisa mengungkap kejadian ini sampai tuntas. Kami percaya aparat mampu bekerja profesional. Mudah-mudahan Karawang ke depan semakin baik, persoalan pertanahan bisa diselesaikan dengan benar, dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya.
Catatan Redaksi
Pernyataan H. Ali Nurdin merupakan bentuk keprihatinan sekaligus dorongan agar kebakaran kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang diusut hingga tuntas. Penyebab kebakaran maupun kemungkinan adanya unsur kesengajaan harus mengacu pada hasil penyelidikan resmi kepolisian. Hingga terdapat bukti yang terverifikasi, tidak tepat menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan sengketa pertanahan tertentu atau melibatkan pihak tertentu.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, serta prinsip bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
(Lenie Tanjung)